Kebijakan BBGP
Materi 1 pada pelatihan pembelajaran berdefiriansi disampaikan oleh Kepala BBGP Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A dengan mengambil materi Kebijakan BBGP DIY. Kegiatan diawali dengan memberikan permainak dengan model kekompakan ( dalam kegiatan appersepsi)
Kekompakan
- Tulis sembarang bilangna bulat
- kalikan 3
- hasilnya ditambah 6
- hasilnya dibagi 3
- hasilnya dikurangi dengan bilangan yang ditulis pertama kali
- hasilnya dikalikan 10
- hasilnya ditambah 5
(hasilnya semua sama yaitu 250 silahkan bisa dicoba,
Balai Besar Guru Penggerak DIY ini bisa dijadikan sebagai rumah ke-3 sebagai tempat untuk bisa berbagi.
Secara tuksi tugas dari BBGP pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengass sekolah, dan pengwas sekolah.
1. Dengan ketugasan pemetaan kompetensi,
2. pengembnagna model peningkatan kompetensi ,
3. Pengembangan media pembelajaran ,
4.Pelaksanaan peningkatan kompetensi ,
5. Pelaksaan fasilitasi peningkatan kompetensi,
6. Pelaksanaan supervisi,
7. Pelaksnaaan pemantauan dan evaluasi,
8. Pelaksanaan kemitraan,
9. Pelaksanaan urusan administrasi,
guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas ekolah, dan pengawas sekolah.
Dalam kegiatan keseharian struktur kegiatan di BBGP adalah
Pokja transformasi sekolah
- Subpokja implementasi dan fsilitasi PSP
- Subpoja evaluasi dan supervisi PSP
Pokja Transformasi Kepemimpinan sekolah
- Subpokja implementasi dan Fasilitasi PGP
- Subpokja peningkatan kompensi KS dan PS
- Subpoja
Pokja Pembelajaran
Pokja Transformasi digital
Pokja Kemitraan kehumasan dan pemberdayaan komunitas
Bagian Umum
Ada beberapa program yang harus dikawal adalah
Program prioritas kemendikbudristek
- Program Sekolah Penggerak (PSP)
- Pendidikan Guru Penggerak (PGP)
- Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
Program pelatihan / bimtek
Program kemitraan
Sekolah mitra dan kerjasama
Program Pemberdayaan Komunitas
Visi misi kemendikbudristek yaitu mendukung visi misi presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Maka perlu adanya peningkatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Kesinergian antar pemangku kepentingan. (Dinas PEndidikan Propinsi/ Balai Dikmen, Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota, BBGP DIY, BPMP, dll